Kabut Asap Sumatera dan Kalimantan Salah Siapa?

Kabut asap akibat kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan tahun ini menjadi yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Asap yang muncul sejak 2-3 bulan yang lalu benar-benar mengganggu masyarakat Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, bahkan sampai negara tetangga. Kondisinya kini memang sangat mengkhawatirkan dan sudah banyak korban sakit infeksi saluran pernafasan. Betapa tidak, tebal asap sudah tidak bisa diatasi lagi dengan 1 atau 2 buah masker.

Demo dan aksi dari berbagai kalangan lembaga dan ormas seakan sia-sia karena memang pemerintah terkesan tidak siap menangani “bencana” asap ini. Pada akhirnya beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menyetujui untuk menerima bantuan beberapa negara untuk menangani asap yang kian membahayakan ini.

sumber gambar: tempo.co

Ketika bencana asap Riau dan Kalimantan muncul disemua headline media cetak dan elektronik, spontan semua sorot mata tertuju pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada umumnya dan akademisi kehutanan pada khususnya. Jujur saja, saya sendiri sebagai mahasiswa Kehutanan agak terheran mengapa terkesan orang kehutanan yang bertanggung jawab atas bencana asap ini.

Memang benar bahwa kami mempelajari tentang kebakaran hutan dan karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar. Namun pelaksanaan ilmu dilapangan benar-benar rumit dan tak semudah apa yang dibayangkan. Sebenarnya mudah bagaimana membuat lahan gambut tidak terbakar, yaitu mengkonservasinya dalam keadaan tergenang air, dengan begitu tidak akan ada sumber bahan bakar yang berpotensi terbakar. Namun disisi lain luas lahan gambut di Indonesia yang mencapai 21juta Hektar menjadi sumber daya potensial untul kepentingan ekonomi, entah itu bagi perkebunan sawit atau hutan tanaman industri.

Sebenarnya sah-sah saja dan tidak salah juga apabila lahan gambut digunakan untuk kepentingan perusahaan atau negara. Yang membuatnya salah adalah apabila pembukaan lahannya dilakukan dengan cara membakar. Parahnya kegiatan pembakaran lahan ini sudah menjadi sumber pencaharian oknum masyarakat sekitar hutan. Fakta pun menyebutkan beberapa dari mereka bekerja atas perintah perusahaan pemegang konsesi. Inilah yang menjadi akar masalah kabut asap yang melanda Sumatera dan Kalimantan.

Kalau sudah begini lalu siapa yang harus disalahkan? Oknum pembakar, orang yang menyuruh, atau pemerintah yang kurang tegas menegakkan aturan? Menurut opini saya sendiri kunci permasalahan ini agar tidak terjadi di tahun-tahun berikutnya ada pada pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus membuat peraturan yang benar-benar tidak bercelah bagi pembakar hutan. Pengusutan tersangka kadang terhenti hanya sampai oknum pembakar, tidak sampai orang yang menyuruh. Padahal jika diteruskan mungkin akan menyeret perusahaan-perusahaan besar pemegang konsesi.

Untuk tahun ini, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya lekas didatangkan musim hujan, karena memang hanya hujan yang bisa memadamkan api didalam tanah. Namun untuk tahun-tahun berikutnya, mari bersama kita tuntut keseriusan pemerintah dalam menangani kasus ini. Sekian opini saya ini, mungkin terlihat kurang rapi saya mohon maaf.

#SaveRiau #SaveSumatera #SaveKalimantan #SaveGambut #UsutTuntasKebakaranHutan